Jurnal Kajian Hukum dan Sosial Budaya
https://jurnal.mifandimandiri.com/index.php/husobud
<p>Jurnal Kajian Hukum dan Sosial Budaya (JKHSB) adalah jurnal ilmiah yang memfokuskan diri pada publikasi hasil penelitian, kajian teoretis, dan analisis kritis terkait isu-isu hukum, sosial, dan kebudayaan dalam berbagai konteks. Jurnal ini menjadi wadah bagi para akademisi, peneliti, praktisi, dan mahasiswa untuk mengembangkan wacana ilmiah yang relevan dengan dinamika masyarakat kontemporer. Jurnal ini mempublikasikan artikel keilmuan yang mengkaji perkembangan sistem hukum, praktik keadilan sosial, perubahan sosial budaya, interaksi antar kelompok masyarakat, hingga persoalan hak asasi manusia dan kebijakan publik. Keberagaman pendekatan, mulai dari studi normatif, empiris, socio-legal research, hingga kajian interdisipliner, sangat diapresiasi untuk memperkaya perspektif ilmiah.</p>en-USJurnal Kajian Hukum dan Sosial BudayaRekonstruksi Pendidikan Hukum Indonesia: Etika, Profesionalisme, dan Integritas di Era Transformasi Digital
https://jurnal.mifandimandiri.com/index.php/husobud/article/view/645
<p>Penelitian ini mengeksplorasi situasi pendidikan hukum di Indonesia yang menghadapi tantangan terkait etika dan profesionalisme. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menemukan penyebab utama dari krisis tersebut dan mengembangkan model rekonstruksi pendidikan hukum yang ideal sebagai dasar untuk membangun integritas generasi hukum di masa depan. Metode yang diterapkan adalah kualitatif dengan pendekatan kajian literatur sistematis. Data diperoleh dari berbagai sumber akademik, jurnal, dan laporan yang relevan, lalu dianalisis dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk menyusun kerangka konseptual yang menyeluruh. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa krisis dalam etika dan profesionalisme disebabkan oleh perpaduan faktor internal, seperti dominasi pendekatan legal- positivistik dan kurangnya pengawasan, serta faktor eksternal, yang meliputi tekanan ekonomi dan budaya yang permisif. Untuk menangani masalah ini, penelitian ini mengusulkan sebuah model rekonstruksi yang mengalihkan perhatian dari sekadar pengetahuan doktrinal menuju pembentukan karakter. Model ini mencakup perbaikan kurikulum, penggunaan teknologi sebagai pendorong, dan peningkatan kerjasama dari berbagai pihak. Dapat disimpulkan bahwa pengembangan pendidikan hukum yang menyeluruh, mampu beradaptasi dengan perubahan sosial, dan mengutamakan integritas adalah langkah penting untuk mencetak lulusan yang tidak hanya pintar secara intelektual tetapi juga memiliki kekuatan moral dan etika<em>.</em></p>Arsih Zul AdhaNazila Shahriza
Copyright (c) 2025 Jurnal Kajian Hukum dan Sosial Budaya
2026-06-012026-06-011010106Pengaruh Media Sosial terhadap Radikalisme di Kalangan Gen Z: Studi Kasus di Pekanbaru
https://jurnal.mifandimandiri.com/index.php/husobud/article/view/888
<p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penggunaan media sosial terhadap kecenderungan paham radikalisme di kalangan Generasi Z (Gen Z) di Kota Pekanbaru. Sebagai kelompok <em>digital native</em>, Gen Z memiliki intensitas akses informasi yang tinggi, namun seringkali rentan terhadap paparan konten propaganda ekstremis yang tersebar di platform digital. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan survei. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada responden berusia 13-28 tahun di berbagai institusi pendidikan dan komunitas di Pekanbaru.</p>Alfatia Karisma MaharaniMiftahus SholihahNajwa RahmadinaZaidan AlbaniFajar Bintang Ramadhan
Copyright (c) 2026 Jurnal Kajian Hukum dan Sosial Budaya
2026-06-012026-06-011010710Gap dan Layanan Transformasi Implementasi E–SIM dalam Meningkatkan Kemudahan Masyarakat
https://jurnal.mifandimandiri.com/index.php/husobud/article/view/1014
<p>Kepengurusan SIM atau Surat izin Mengemudi merupakan tindakan administrtatif yang dilakukan oleh pengendara bermotor supaya mendapat surat izin dalam mengemudi yang kemudian dapat digunakan secara resmi dalam hal mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya. Dalam kaitannya untuk melakukan kepengurusan SIM dibutuhkan waktu dan prosedur yang khusus untuk dapat mendaftar dan memiliki SIM tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk mengendalikan tingkat kecelakaan di jalan raya sebab banyaknya pelanggaran lalu lintas disebabkan kurang terampilnya para pengendara dalam mengendarai kendaraan karena tidak ada legalitas dalam mengendarai kendaraan tersebut. Dalam mendapatkan SIM harus ada beberapa rangkaian pendaftaran tes dan pendaftarannya yang dapat mengukur keahlian dan keterampilan pengendara dalam mengendarai kendaraan dengan baik dengan kepengurusan yang lebih mudah menggunakan cara digitalisasi<em>.</em></p>Marcel Hebi Anugrah
Copyright (c) 2025 Jurnal Kajian Hukum dan Sosial Budaya
2026-06-012026-06-011011117The Normalization of Legal Deviance: A Socio-Legal Analysis of Illegal Parking Levies in Tunjungan Romansa, Surabaya
https://jurnal.mifandimandiri.com/index.php/husobud/article/view/970
<p>The revitalization of Tunjungan Street into “Tunjungan Romansa” has significantly altered the socio-economic landscape of Surabaya’s city center. However, this transformation is marred by the persistent issue of illegal levies (pungli) disguised as unauthorized parking. This study aims to analyze this phenomenon through a socio-legal lens, focusing on how legal violations undergo a process of “normalization” within urban community culture. Utilizing a qualitative descriptive method with a case study approach, data were gathered through participant observation and in-depth interviews with various field actors. The findings indicate that the normalization of pungli occurs due to a sharp disparity between law in books and law in action, influenced by informal power relations and economic pragmatism. This practice persists not due to legal ignorance, but because of a pseudo-agreement formed between field actors and visitors for the sake of accessibility and convenience. These results suggest that formal law enforcement in urban public spaces is often overshadowed by local political dialectics and a permissive legal culture. The study recommends integrating digital monitoring systems and strengthening public legal literacy to erode the culture of normalizing such violations.</p>Benediktus Raynar Agdya PandegaAgus Machfud Fauzi
Copyright (c) 2025 Jurnal Kajian Hukum dan Sosial Budaya
2026-06-012026-06-011011824BPJS Patient Rights Protection Planning in Hospital Service Management
https://jurnal.mifandimandiri.com/index.php/husobud/article/view/1359
<p>Emotional Support is an adequate approach for all patients to heal them with self perseverance to domain their health mentally standard in addition in health physic condition with medication and it is required for Finance Support for the poor. The Research applies Descriptive Qualitative Methods with literature discussion in developing Domain of Affective Taxonomy in measuring health mental training design performed by doctor to patients at hospital in facing critical illness. Referred Health mental ability is very important for patience to deliver them pacified approach to create ability in facing reality about main simulation to keep them relaxed regarding acceptance of reality about their illness.</p>Wirawan PamujiAchmad FeryliyanAgus SalimMuklis Suhendro
Copyright (c) 2025 Jurnal Kajian Hukum dan Sosial Budaya
2026-06-012026-06-011012530